Metriyunas Bertanya:"Apakah Perdes boleh Memuat Sanksi Pidana?"Jawaban Otong Rosadi Sementara ini adalah:Secara prinsip seluruh peraturan hukum (perundang-undangan) boleh memuat sanksi. Karena hukum mengatur kaidah yang mengandung perintah dan larangan, kaidah yang bersifat anjuran (kebolehan) tentu tidak perlu diberikan sanksi.Namun, demikian UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa 'hanya pada undang-undang dan peraturan daerah saja, ketentuan...
Rabu, 05 Agustus 2009
Metriyunas: "Apakah di Peraturan Desa boleh ada Sanksi Pidana?"
READ MORE - Metriyunas: "Apakah di Peraturan Desa boleh ada Sanksi Pidana?"
Minggu, 02 Agustus 2009
Judul Artikelku tentang Hukum dan Otonomi di KOMPAS
1. Harian Kompas Edisi Jawa Barat, artikel ‘Pemberantasan Korupsi dan Budaya Hukum’, Forum Kompas, Selasa 15 Agustus 20062. Harian Kompas Edisi Jawa Barat, artikel ‘Anggaran dan Kedudukan DPRD’, Forum Kompas, Jumat 3 Nopember 20063. Harian Kompas Edisi...
Artikel Memajukan Kesejahteraan Umum
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM:AMANAH KONSTITUSIONAL[1]OlehOtong RosadiAbstractSocial welfare programs are adopted by states throughout the world regardless of their political objectives, ideology, and system of government. The Founding Fathers of Indonesia also determined that improving social welfare should be one of the basic concerns of the state. Not only is this set out in the preamble of the 1945 Constitution (UUD 1945, but it also set out in a number of section of UUD 1945. Amendments were...
Pendidikan Untuk Semua
Pendidikan untuk Semua, sebenarnya bukan semata program PBB untuk Pendidikan semata, ia mestinya kewajiban Negara (NKRI) sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945 (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan juga kewajiban kemanusiaan bagi setiap insan makhluk Allah, bukan membagi rahmat (tebar kasih) untuk sesama adalah perintah Allah S...
Langganan:
Postingan (Atom)
